Diskominfo Gresik Gelar Pendampingan dan Verifikasi Data SIPD E-Walidata Gresik

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Gresik menggelar kegiatan pendampingan pengisian dan verifikasi data pada aplikasi SIPD E-Walidata selama tiga hari, mulai Rabu hingga Jumat, 21–23 Mei 2025. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya mendorong keterpaduan dan kelengkapan data seluruh Perangkat Daerah dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

Rapat yang dipimpin oleh Zurron Arifin, S.STP., M.KP. selaku Kepala Bidang Statistik dan Informasi Publik Diskominfo Gresik ini diikuti oleh operator dari seluruh Perangkat Daerah. Adapun tujuan kegiatan adalah memastikan setiap unit kerja dapat mengisi data dengan benar dan menyeluruh, serta melakukan proses verifikasi yang diperlukan sebelum penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Data.

Dari hasil pendampingan, ditemukan sejumlah urusan pemerintahan yang belum diverifikasi secara penuh, di antaranya bidang kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta beberapa urusan lain termasuk bidang kebudayaan, energi dan sumber daya mineral, dan transmigrasi.

Kendala utama yang dihadapi antara lain keterlambatan pengisian karena membutuhkan koordinasi lintas bidang, serta ketidakmampuan beberapa perangkat daerah untuk mengisi data karena keterbatasan informasi atau bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Gresik. Hal ini termasuk urusan kekhususan seperti Aceh, Papua, Papua Barat, dan kota/kabupaten administrasi yang tidak relevan dengan struktur pemerintahan daerah.

Sebagai tindak lanjut, seluruh perangkat daerah diberikan waktu hingga Rabu, 28 Mei 2025 untuk menyelesaikan pengisian data. Bagi data yang tidak dapat diisi, dianjurkan untuk menuliskan “N/A” atau “0” sebagai penanda. Selain itu, Diskominfo Gresik juga mendorong koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk penghapusan atau disable data yang tidak relevan agar tidak mengganggu validitas sistem.

Kegiatan ditutup dengan penekanan pentingnya evaluasi capaian keterisian data secara berkala agar sistem informasi perencanaan pembangunan berbasis elektronik ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pengambilan kebijakan berbasis data yang akurat.