Gresik, 26 November 2025 — Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menggelar Sidang Pleno II Komisi Irigasi Kabupaten Gresik di Ruang Putri Cempo, Kantor Bupati Gresik. Mengusung tema “Sinergi Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum, dan Masyarakat dalam Mewujudkan Tata Kelola Irigasi yang Adil, Efisien, dan Berkelanjutan”.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas PUPR Kabupaten Gresik, Dhiannita Tri Astuti. Dalam sambutannya, Dhiannita menegaskan pentingnya tata kelola irigasi yang andal sebagai fondasi ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. 

Saat ini terdapat 115 daerah irigasi di Kabupaten Gresik, didukung oleh 126 Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA), 5 Poklina, dan 5 Pokdakan. Seluruh lembaga ini berperan aktif dalam pemeliharaan jaringan irigasi serta memastikan pendistribusian air berjalan tertib dan tepat sasaran di tingkat masyarakat.

Komisi Irigasi Kabupaten Gresik juga diperkuat oleh dua Kelompok Kerja (Pokja) yang mewakili wilayah utara dan selatan. Pokja ini bertugas sebagai perpanjangan tangan komisi yang terjun langsung ke masyarakat untuk menyerap aspirasi, mengidentifikasi permasalahan jaringan irigasi, serta menyampaikan rekomendasi berdasarkan kondisi lapangan. 

“Kehadiran Pokja memberikan kontribusi besar. Dengan adanya pengawasan langsung, gambaran kondisi lapangan dapat diperoleh lebih cepat dan akurat,” ujar Dhiannita.

Sejumlah isu strategis turut dibahas dalam sidang pleno, seperti potensi konflik pembagian air, kebutuhan inovasi konservasi air untuk menghadapi musim kemarau, serta penguatan sinergi dalam penegakan regulasi guna mencegah penyalahgunaan sumber daya air. 

Kolaborasi lintas sektor mulai dari Dinas PUPR, Dinas Pertanian, hingga Dinas Perikanan didorong untuk memastikan bahwa tata kelola irigasi di Kabupaten Gresik berjalan efektif dan berkelanjutan.

Dhiannita berharap melalui sidang pleno ini, kualitas koordinasi antar lembaga terus meningkat dan menghasilkan rekomendasi teknis yang aplikatif sesuai kebutuhan daerah. 

“Mari kita terus membangun sinergi yang kuat, kompak, dan terstruktur agar pengelolaan irigasi di Kabupaten Gresik semakin baik dan memberi manfaat luas bagi masyarakat,” tegasnya.

Dengan terselenggaranya Sidang Pleno II Komisi Irigasi ini, Pemerintah Kabupaten Gresik menegaskan kembali komitmennya dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Upaya ini menjadi langkah strategis untuk memastikan pemanfaatan air irigasi tetap optimal, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan pertanian di berbagai wilayah.

Kerja sama yang solid antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat diharapkan mampu mendorong tata kelola irigasi yang lebih tertib, transparan, dan berdaya guna. Sinergi ini diyakini dapat menghadirkan manfaat nyata bagi para petani serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gresik secara keseluruhan.

Turut hadir Kepala Dinas PUPR Kabupaten Gresik, Kasatbinmas Polres Gresik Polda Jatim, Koordinator Penyuluh Pertanian, perwakilan Dinas Perikanan dan Dinas Pertanian, Kepala Pokja Wilayah Selatan dan Utara, serta para camat dan kepala desa dari berbagai wilayah di Kabupaten Gresik. (ani)